LAPORAN KEGIATAN HASIL SOSIALISASI SERTA IMPLEMENTASI BELANJA MELALUI E-KATALOG LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DEMAK

11 Oktober 2022

I. DASAR

  1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 50 Ayat (5) Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi;
  3. Surat Edaran KPK No 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Katalog;
  4. Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  5. Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
  7. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sosialisasi Serta Implementasi Belanja Melalui E-Katalog Lokal di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak.

III. PELAKSANAAN

  1. Waktu
    • Hari/Tanggal : Rabu – Kamis, 5-6 Oktober 2022
    • Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
  2. Tempat
    • Ruang Rapat Wakil Bupati Gedung C Lantai 2 Sekertariat Daerah Demak
    • Jl. Kyai Singkil No 7 Demak

IV. POIN-PON HASIL KEGIATAN

  1. Pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 50 Ayat (5) bahwa pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah;
  2. Meningkatkan partisipasi Penyedia dan UMKM serta mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkangan Pemerintah Kabupaten Demak;
  3. Mewujudkan percepatan pengadaan barang/jasa yang mudah, transparan dan tercatat secara elektronik;
  4. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik melalui E-Katalog Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak paling lambat tahun 2023;
  5. Persiapan penggunaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui E-Katalog Lokal bagi Penyedia dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  6. Pengadaan barang/jasa yang tidak terdapat di E-Katalog Lokal karena tidak memiliki TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) atau tidak termasuk PDN (Produk Dalam Negeri) dapat dilakukan di E-Katalog Nasional;
  7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pendaftaran akun oleh Penyedia dapat dengan mudah diakses melalui https://lpse.demakkab.go.id/ ;
  8. Implementasi Belanja melalui E-Katalog Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. E-Katalog dimaksud dapat dengan mudah diakses melalui https://e-katalog.lkpp.go.id/ ;

V. RENCANA TINDAK LANJUT

  1. Koordinasi lebih lanjut dengan PP, PPK terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Demak untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Lokal;
  2. Bahwa akan dilakukan monitoring pengadaan barang/jasa kepada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang melakukan transaksi melalui E-Katalog Lokal secara berkala;
  3. Bahwa akan dilakukan asistensi dan pendampingan kepada Penyedia yang akan melakukan pendaftaran akun dan penayangan produk di E-Katalog Lokal;

VI.       DOKUMENTASI FOTO

VII. LAMPIRAN

  1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 50 Ayat (5) Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan download disini
  2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi download disini
  3. Surat Edaran KPK No 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Katalog  download disini
  4. Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah download disini
  5. Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. download disini
  6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik  download disini
  7. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  download disini
  8. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia  download disini
  9. Manual User Guide E-Katalog Lokal download disini
  10. Penyampaian dari Kepala Bagian PBJ kepada para Bendahara dan Pejabat Pengadaan OPD Tentang Sosialisasi, Regulasi, Latar Belakang dan Kebijakan E-Katalog Lokal. Materi tersebut dapat didownload disini
  11. Penyampaian dari Inspektorat kepada para Bendahara dan Pejabat Pengadaan OPD Tentang Pengawasan dalam transaksi melalu E-Katalog Lokal. Materi tersebut dapat di download disini
  12. Penyampaian dari Sub Koordinator Pengelolaan LPSE kepada para Bendahara dan Pejabat Pengadaan OPD Tentang Alur Pendaftaran Akun LPSE. Materi tersebut dapat didownload disini 
  13. Penyampaian dari Pejabat Pengadaan kepada para Bendahara dan Pejabat Pengadaan OPD Tentang Proses E-Purchasing pada E-Katalog Lokal. Materi tersebut dapat didownload disini